Aspek Filosofi Sektor Publik

Aspek Filosofi Sektor Publik - Selaras dengan pembahasan skala dan ruang lingkup organisasi sektor publik sebelumnya, kontribusi sektor publik juga berkembang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Semakin besar tenaga kerja yang diserap itu bukan hanya menjadi permasalahan yang harus dipecahkan, namun juga merupakan konsekuensi logis dari kebijakan publik. Kebijakan ini didasarkan pada pendekatan filosofi sektor publik, seperti customer approach, market consept, indivudualism and self reliance, purchaser/provider split, contract culture, performance orientation, kompensasi, dan kondisi yang fleksibel. Pilihan atas filosofi tersebut akan menyebabkan perbedaan dalam kebijakan publik. Salah satu Contohnya adalah perubahan dari era orde baru ke era reformasi, dari sentralisasi ke era desentralisasi, dari sosial ke mendekati pasar, dan dari birokrasi ke lebih penghargaan konsumen. 

Tulisan Terkait:

• Skala dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik
• Pengertian Organisasi Sektor Publik
• Karakteristik Organisasi Sektor Publik
• Sejarah dan Perkembangan Organisasi Sektor Publik dari Sudut Akuntansi

Skala dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik

Skala dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik - Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor publik mempunyai pengaruh yang besar dalam suatu negara. Di Inggris, dampak yang ditimbulkan dapat diidentifikasikan pada warga negara Inggris dan warga negara lain yang berkunjung di Inggris. Di Inggris, pendatang diperbolehkan untuk mempunyai akses terhadap pelayanan publik seperti bantuan polisi tanpa dikenai biaya. Dalam keadaan tertentu, pendatang juga mempunyai akses ke pusat pelayanan kesehatan dan kebakaran tanpa mengeluarkan biaya (Blundel dalam bastian, 2006). Selain itu, sektor publik menyerap lima juta tenaga kerja yang cukup signifikan bagi ekonomi Inggris di tahun 1992.

Kondisi di atas tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk, jumlah serapan tenaga kerja yang bergerak di Bidang sektor Publik masih amat diharapkan. Pertimbangan lain adalah terbentuknya departemen-departemen yang membawahi bidang tertentu dalam pemerintahan, struktur pemerintahan pusat maupun daerah, dan kepolisian - TNI. Cakupan organisasi sektor publik di setiap kota membuktikan peranan organisasi sektor publik dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat adalah amat besar.

Tulisan Terkait:

• Pengertian Organisasi Sektor Publik
• Karakteristik Organisasi Sektor Publik
• Sejarah dan Perkembangan Organisasi Sektor Publik dari Sudut Akuntansi

Sumber: Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Karakteristik Organisasi Sektor Publik - Pada pembahasan pengertian organisasi sektor publik sebelumnya kita telah mengetahui bahwa perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, ekonomi, dan akuntansi telah mengakibatkan pengembangan ilmu manajemen sektor publik. Selain itu kita juga telah membahas pengertian sektor publik dalam arti luas dan dalam arti sempit. Jadi berdasarkan pengertian tersebut organisasi sektor publik dapat dikarakteristikkan sebagai berikut.

Karakteristik Organisasi Sektor Publik

1. Tujuan
   Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.
2. Aktivitas
   Pelayanan publik (publik service) seperti dalam bidang pendidkan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan.
3. Sumber pembiayaan
   Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pola pertanggungjawaban
   Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
5. Kultur Organisai
   Bersifat birokratis, formal dan berjenjang.
6. Penyusunan anggaran
   Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan Akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD.
7. Stakeholder
   Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor Internasional (seperti Bank Dunia (world Bank), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), Perserikatan Bansa-Bangsa (PBB), Asian Infrastrukture Bank, United Nation Development Program (UNDP), USAID, pemerintah luar negeri dan sebagainya).

Itulah karakteristik organisasi sektor Publik, semoga bermanfaat bagi berbagai disiplin ilmu yang membutuhkan khususnya bagi Akuntansi Keuangan Daerah.

Sumber: Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Artikel Terkait:

Pengertian organisasi sektor publik