Sunday 29 November 2015

Aspek Filosofi Sektor Publik

Aspek Filosofi Sektor Publik - Selaras dengan pembahasan skala dan ruang lingkup organisasi sektor publik sebelumnya, kontribusi sektor publik juga berkembang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Semakin besar tenaga kerja yang diserap itu bukan hanya menjadi permasalahan yang harus dipecahkan, namun juga merupakan konsekuensi logis dari kebijakan publik. Kebijakan ini didasarkan pada pendekatan filosofi sektor publik, seperti customer approach, market consept, indivudualism and self reliance, purchaser/provider split, contract culture, performance orientation, kompensasi, dan kondisi yang fleksibel. Pilihan atas filosofi tersebut akan menyebabkan perbedaan dalam kebijakan publik. Salah satu Contohnya adalah perubahan dari era orde baru ke era reformasi, dari sentralisasi ke era desentralisasi, dari sosial ke mendekati pasar, dan dari birokrasi ke lebih penghargaan konsumen. 

Tulisan Terkait:

Saturday 28 November 2015

Skala dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik

Skala dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik - Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor publik mempunyai pengaruh yang besar dalam suatu negara. Di Inggris, dampak yang ditimbulkan dapat diidentifikasikan pada warga negara Inggris dan warga negara lain yang berkunjung di Inggris. Di Inggris, pendatang diperbolehkan untuk mempunyai akses terhadap pelayanan publik seperti bantuan polisi tanpa dikenai biaya. Dalam keadaan tertentu, pendatang juga mempunyai akses ke pusat pelayanan kesehatan dan kebakaran tanpa mengeluarkan biaya (Blundel dalam bastian, 2006). Selain itu, sektor publik menyerap lima juta tenaga kerja yang cukup signifikan bagi ekonomi Inggris di tahun 1992.
Kondisi di atas tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk, jumlah serapan tenaga kerja yang bergerak di Bidang sektor Publik masih amat diharapkan. Pertimbangan lain adalah terbentuknya departemen-departemen yang membawahi bidang tertentu dalam pemerintahan, struktur pemerintahan pusat maupun daerah, dan kepolisian - TNI. Cakupan organisasi sektor publik di setiap kota membuktikan peranan organisasi sektor publik dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat adalah amat besar.

Tulisan Terkait:
Sumber: Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Thursday 26 November 2015

Sejarah dan Perkembangan Organisasi Sektor Publik dari Sudut Akuntansi

Sejak awal 1990-an, paradigma pemerintahan diberbagai negara bergeser dari pemerintah formal (ruling goverment), menuju ke tata pemerintahan yang baik (good governance), dalam rangka menempatkan administrasi pemerintahan menjadi lebih berhasil guna, berdaya guna, dan nberkeadilan bagi setiap warga masyarakat. Aparat pemerintahan berubah menjadi tanggap akan tuntutan lingkungannya, sehingga pelayanan yang diberikan yang terbaik dengan prosedur yang transparan dan berakuntabilitas.
        Sebenarnya, sejarah organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan, dalam bukunya, Vernon Kam (1989) mengilustrasikan keberadaan praktik akuntansi sektor publik sejak ribuan tahun sebelum masehi.
        Praktik tersebut dihasilkan dari berbagai interaksi antarwarga masyarakat dan berbagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnyaberbentuk pemerintahan - organisasi sektor publik ini, diklasifikasikan dalam:
  1. Semangat kapitalisasi (capitalistic spirit)
  2. Peristiwa politik dan ekonomi (economic and politic events)
  3. novasi teknologi (technology inovation).
         Bukti sejarah mengindikasikan bahwa praktik sistem pencatatan telah ada sejak zaman mesir kuno. Organisasi kementerian didirikan dengan tujuan mengadminstrasikan laporan untuk perdana menteri. Para menteri melakukan praktik laporan bulanan yang terkait dengan hasil pemungutan pajak. Saat itu, pemerintahan Mesir tersusun atas distrik-distrik yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bertugas menyimpan catatan kekayaan setiap distrik sebagai dasar pemungutan pajak. Berikutnya, di masa Babilonia, praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi.
           Di masa Yunani, pemerintahan yang berkuasa membagi secara adil berbagai pendapatan yang diterima. Phartenon, merupakan sebutan bagi organisasi kementerian yang bertugas. Mereka telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga. Di masa Roma, praktik akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua pejabat, baik itu di gubernuran maupun kekaisaran. Di pertengahan akhir abad 14, praktik pencatatan transaksi keuangan di Genoa adalah berupa bukti transaksi keuangan antarpemerintahan yang berkuasa dan rakyat. Selanjutnya, proses pencatatan berkembang dalam proses perdagangan antarnegara.
       Pada saat yang sama, dibelahan dunia lain, gereja memasuki era peranan gereja dalam pemerintahan. Proses administrasi pencatatan keuangan keuangan gereja telah dilakukan secara rapi. Orientasi politik yang mendasari kebijakan administrasi adalah perlawanan kaum gereja terhadap kaum kapitalistik yang berorientasi mencari keuntungan pribadi. Seterusnya, pengaruh paham feodal berkembang sebagai alur utama dunia.  Semua perkembangan paradigma ini terus diikuti oleh praktik akuntansi sektor publik.
        Di awal abad 15, kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris, di mana filosofi ekonomi mercantalism bertahan selama dua abad berikutnya. Sekolah mercantalism membuat sistem di mana pemerintahan pusat berusaha untuk mengendalikan dan mengatur semua tahap perdagangan. Proses pelaporan dikembangkan lebih rinci terutama untuk informasi tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang yang diproduksi, harga penjualan, dan metode pemasaran.
Pada akhir abad 18, terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Akibatnya, revolusi industri muncul di Inggris. Kejadian ini menunjukkan bahwa pengembangan akuntansi keuangan dan biaya di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.
            Praktik akuntansi sektor publik dapat dikatakan berkembang lebih lambat di abad 19 dan 20. Interpretasi yang salah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Di Inggris, penekanan ini dinyatakan dalam penunjukan pejabat publik sebagai penanggung jawab pengumpulan pajak, sekaligus pembelanjaan dana kerajaan. Satu-satunya perkembangan di masa itu adalah dimulainya praktik audit atas dana pemerintah. Pada saat itu, para pejabat pemerintah yang bertugas mengaudit juga memiliki tanggung jawab administratif lain seperti sebagai penjaga mahkota, pengawas hutang berbunga, dan sebagainya.
          Pada tahun 1832, dibentuk komisi audit yang melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelaksanaan pengeluaran dana. Kedekatan para auditor dan para pejabat terbilang amat erat. Berbagai bukti sejarah menunjukkan praktik akuntansi sektor publik.
           Kemudian pada abad ke 21 praktik akuntansi semakin berkembang pesat. hal itu ditandai dengan menculnya berbagai sektor lain dalam bidang akuntansi. Selain itu, perkembangan teknologi turut menunjang perkembangan akuntansi sektor publik sehingga terbentuk akuntansi berbasis aplikasi atau akuntansi berbasis komputerisasi. Akibat peningkatan kebutuhan di bidang akuntansi sektor publik yang di dorong oleh otonomi daerah di Indonesia maka berkembang pula akuntansi keuangan daerah.

Tulisan Terkait:



Thursday 19 November 2015

Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Karakteristik Organisasi Sektor Publik - Pada pembahasan pengertian organisasi sektor publik sebelumnya kita telah mengetahui bahwa perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, ekonomi, dan akuntansi telah mengakibatkan pengembangan ilmu manajemen sektor publik. Selain itu kita juga telah membahas pengertian sektor publik dalam arti luas dan dalam arti sempit. Jadi berdasarkan pengertian tersebut organisasi sektor publik dapat dikarakteristikkan sebagai berikut.

Karakteristik Organisasi Sektor Publik

  1. Tujuan
    Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.
  2. Aktivitas
    Pelayanan publik (publik service) seperti dalam bidang pendidkan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan.
  3. Sumber pembiayaan
    Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pola pertanggungjawaban
    Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
  5. Kultur Organisai
    Bersifat birokratis, formal dan berjenjang.
  6. Penyusunan anggaran
    Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan Akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD.
  7. Stakeholder
    Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor Internasional (seperti Bank Dunia (world Bank), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), Perserikatan Bansa-Bangsa (PBB), Asian Infrastrukture Bank, United Nation Development Program (UNDP), USAID, pemerintah luar negeri dan sebagainya).
Itulah karakteristik organisasi sektor Publik, semoga bermanfaat bagi berbagai disiplin ilmu yang membutuhkan khususnya bagi Akuntansi Keuangan Daerah.

Sumber: Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.


Artikel Terkait:

Tuesday 17 November 2015

Pengertian Organisasi Sektor Publik

Pengertian Organisasi Sektor Publik - Akuntansi dipahami sebagai produk kemajuan budaya dalam suatu organisasi. Menilik dari sejarahnya, akuntansi mulai dikenal dalam transaksi organisasi perdagangan. Fakta ini mengindikasikan bahwa pembahasan mengenai organisasi sektor publik perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum penguraian topik akuntansi sektor publik itu sendiri.
Kajian tentang organisasi ektor publik biasanya mulai dilakukan dari sisi manajemen. Dalam pengembangannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah karakter frase "sektor Publik". Pemahaman sektor publik lebih ditempatkan pada suatu wilayah di luar pemerintahan ditambah dengan wilayah pemerintahan itu sendiri. Peristilahan "hutang sektor Publik" dan "permintaan pinjaman sektor publik" menjadi materi yag menarik dari kajian politik dan ekonomi. Dari sis kebijakan publik, sektor publik lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arti luas, frase "sektor Publik" diartikan sebagai metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara.
Dalam perkembangannya, berbagai perspektif mulai bermunculan dan intrvensi disiplin ilmu mulai terasa. Akibatnya, definisi frase sektor publik mulai diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain (Kaufman dalam bastian). Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, ekonomi, dan akuntansi telah mengakibatkan pengembangan ilmu manajemen sektor publik. Intervensi multidisiplin  telah membawa berbagai metodologi baru ke kajian manajemen sektor publik, seperti gender, politik ekonomi, ekuitas, akuntabilitas, hak asasi, dan entitas/ organisasi. Selain itu, dalam praktiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti:

  • Organisasi pemrintah pusat
  • organisi pemerintah daerah
  • organisi parpol dan LSM
  • organisasi yayasan
  • organisasi pendidikan dan kesehatan
  • organisasi tempat peribadatan, mesjid, gereja, kuil, vihara.